LATAR BELAKANG
Kabupaten
Purworejo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibukota berada di
kota Purworejo. Kabupaten Purworejo mempunyai posisi di bagian selatan Provinsi
Jawa Tengah sebagai mata rantai jalur transportasi selatan Pulau Jawa, sehingga Purworejo pernah menjadi
wilayah yang dijadikan Ibukota Provinsi Jawa Tengah semasa revolusi fisik
(1945/1949). Disamping itu lokasi
Kabupaten Purworejo mempunyai
pengaruh yang sangat strategis karena proyeksi ke depan perkembangan
transportasi akan bergeser ke selatan mengimbangi jalur utara yang mulai jenuh. Lokasi Kabupaten Purworejo juga
menghubungkan dua node perekonomian Pulau Jawa yaitu Yogyakarta di bagian timur
dan Cilacap di bagian barat. Jalur tengah yang menghubungkan wilayah utara dan
selatan Jawa melalui jalur Purworejo-Magelang-Semarang juga mendukung posisi
Kabupaten Purworejo makin berpotensi untuk berkembang.
Secara administratif Kabupaten
Purworejo terdiri menjadi 16 Kecamatan yang selanjutnya terinci menjadi 469
desa dan 25 kelurahan. Masyarakatnya yaitu suku Jawa-Sunda yang menyebar merata
di seluruh wilayah, ada pula kelompok etnis Tionghoa yang dominan menduduki
wilayah perkotaan juga kelompok etnis dari mancanegara lainnya seperti India
dan Timur tengah dengan berbagai agama yang dianut.
Kabupaten Purworejo periode ini
dipimpin oleh Drs. Mahsun Zain MAg dan Suhar sebagai wakilnya, yang memenangkan
pilkada 2011 lalu dengan perolehan suara tertinggi yakni 185.847 dari 347.656
suara sah atau 53,46% dari jumlah suara sah[1]. Kondisi
politik di Kabupaten Purworejo berjalan lancar, partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu terus
meningkat. Contohnya dalam pemilihan presiden kemarin, angka partisipasi
masyarakat purworejo meningkat dari yang tadinya hanya 68% menjadi 70%[2].
Dalam sektor perekonomian, Kabupaten
Purworejo bertumpu pada sektor pertanian, diantaranya padi, jagung ubi kayu dan
palawija lainnya. Sentral penghasil tanaman jagung adalah Kecamatan Bruno,
tanaman padi di Kecamatan Ngombol, Purwodadi dan Banyurip, sedangkan ubi kayu
sebagian dihasilkan di Kecamatan Pituruh. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah,
Purworejo juga merupakan salah satu penghasil rempah-rempah, antara lain
kapulaga, temulawak, kencur, kunyit, dan jahe. Salah satu potensi yang dimiliki
oleh Kabupaten Purworejo adalah jenis wisata micro khusus, yaitu jenis wisata
alternatif yang disebut desa wisata. Desa wisata adalah suatu bentuk kegiatan
wisata aktif, integrasi antara atraksi , akomodasi dan fasilitas pedukung yang
disajikan dalam satu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara
dan tradisi yang berlaku[3] .
A. Pengembangan
desa wisata
Penetapan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan
asas yang tadinya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dalam bentuk
otonomi daerah. Yang mana otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah
untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata di
daerah. Proses dan mekanisme yang dilakukan menjadi lebih cepat dan sederhana
sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah. Dengan demikian pemerintah desa untuk
terlibat dalam proses pengembangan pariwisata menjadi lebih terbuka[4].
Secara
filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang
sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat
menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga
yang paling humanistik. Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang
dilakukan suatu negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya[5].
Pengembangan
desa wisata merupakan bentuk program kegiatan pemerintah untuk memaksimalkan
potensi yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal, maka
pengelolaan potensi lokal melalui sektor Pariwisata ( desa wisata ) menjadi
sangat relevan mengingat hal ini mampu menggerakan sektor lain dalam upaya
percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat
dikatakan pemerintah purworejo menggunakan perencanaan wilayah ( regional ),
dimana ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan menggunakan tata-ruang
dan lokal kegiatan ekonomi dan sosial secara terintegrasi yang sasaran utamanya
yaitu menyusun strategi, kebijakan dan program pembangunan dengan memanfaatkan
potensi daerah dan keuntungan lokal yang terdapat di daerah bersangkutan dan
daerah tetangganya[6]
.
Pengelolaan Desa Wisata secara
profesional , akan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan
kemiskinan, pelestarian sumber daya dan kearifan lokal serta mampu meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah. Di Purworejo sendiri telah ada sembilan desa yang akan dikembangkan menjadi desa wisata. Desa-desa tersebut
adalah Desa Mayungsari (Bener) dengan potensi hutan pinus, Watu Gajah, dan seni
tradisional. Desa Karangrejo (Loano) berupa hutan rakyat, makam Silencu, sungai
Bogowonto, Watu Sumurup, dan makanan lokal berbahan baku ketela. Desa Somongari
(Kaligesing) berupa tempat kelahiran WR Supratman, Curug Silangit, agri durian
dan manggis, tradisi Jolenan, dan makanan lokal berbahan baku pongge
durian. Donorejo Kaligesing berupa goa Seplawan, Sendangsri, Puncak Seplawan,
kesenian dolalak, kerajinan pot bunga, Watu Meja, Sumurasih, dan makam Kyai
Jogowono. Kaliharjo (Kaligesing) berupa view sungai Lor, sungai Kidul, dolalak
tiga generasi, jatilan, santi suara, makam Kyai Wengku, dan makam Kyai Brojo.
Desa Jatimalang (Purwodadi) berupa pantai dan kuliner sea food. Desa Keburuhan
(Ngombol) berupa view sungai Jali dan pantai. Desa Ketawangrejo (Grabag) berupa
pantai, gunung Gambir, paseban, arsitektur rumah penduduk, kerajinan batik, dan
emping gepuk. Desa Wirun (Kutoarjo) berupa kerajinan sangkar burung, seni
tradisional, sungai Bedono.
Sesuai
dengan pasal 1 ayat 5 Bab I UU RI No 10 tahun 2009 tentang pariwisata
disebutkan bahwa “Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan’’.
Pengembangan
desa wisata harus memperhatikan unsur kemampuan dan tingkat penerimaan
masyarakat desa untuk menemukan karakter dan kemampuan masyarakat dalam
pengembangan aspek perekonomian desa.
B. Faktor-faktor
penghambat pengembangan desa wisata
Kabupaten
Purworejo mempunyai daerah yang cukup
terbuka bagi pengembangan investasi pada bidang Pariwisata. Adanya potensi
pariwisata didukung oleh keanekaragaman potensi dan daya tarik wisata baik
berupa potensi Alam, Sejarah, Budaya dan laut. Dengan di kembangkannya sektor
Pariwisata maka akan membuka pasar terhadap produk yang dihasilkan sektor lain
baik pertanian, peternakan maupun seni dan budayanya. Pengembangan desa menjadi
desa wisata, telah memunculkan pemahaman yang berbeda. Dengan ditetapkannya
sebuah desa menjadi desa binaan wisata tentunya ditindaklanjuti dengan berbagai
prioritas pembinaan – pembinaan yang mengarah kepada daya dukung Pariwisata
Pedesaan dari instansi terkait. Namun diantara sembilan desa yang ditunjuk
untuk mengembangkan desa wisata, baru tiga desa yang menindaklanjutinya.
Pengembangan desa wisata memiliki
potensi yang cukup beragam yang mampu menjadi kegiatan utama masyarakatnya,
namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata di
Kabupaten Purworejo ini, seperti adanya beberapa desa yang belum paham tentang
kepariwisataan terlebih tentang Desa Wisata, belum terciptanya Kelompok Sadar
Wisata sehingga keberadaan lingkungan masih perlu ditingkatan untuk memenuhi
Sapta Pesona, masih terbatasnya SDM yang yang memahami kepariwisataan, terbatasnya
sarana pendukung Kepariwisataan Desa, terbatasnya kreatifitas mendayagunakan
potensi lokal, kurangnya modal sehingga pengembangan desa wisata kurang
berjalan optimal.
C.Upaya penanganan
faktor penghambat pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo
Keberhasilan
Sektor Pariwisata bukan diukur dari banyaknya jumlah wisatawan akan tetapi
seberapa besar dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya
kepariwisataan tersebut. Pengembangan desa wisata yang merupakan Program
Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang sedang
gencar dilaksanakan diseluruh Indonesia dengan stimulan PNPM Pariwisata
memang sudah berjalan di Kabupaten Purworejo namun belum seutuhnya dilaksanakan
secara optimal. Pengembangan desa wisata seharusnya memperhatikan unsur
kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat desa untuk menemukan karakter dan
kemampuan masyarakat dalam pengembangan aspek perekonomian desa. Oleh karena
itu maka pembangunan masyarakat desa harus diperhatikan. Langkah pertamanya
yaitu membangun jiwa dan raga masyarakatnya, agar masyarakatnya mudah
mengembangkan diri untuk memecahkan masalah sosial ekonominya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya usaha-usaha dan dorongan ke
arah Pembangunan Desa akan selalu tetap kecil hasinya apabila kualitas
masyarakatnya secara fisik, mental dan intelegensianya tetap rendah[7].
Program pengembangan desa wisata selain menonjolkan potensi daerah juga harus
ada potensi sumber daya manusianya, akan sulit apabila berjalan dengan salah
satunya saja. Sehingga harus ada koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat
untuk mengembangkan desa wisata ini. Pemerintah juga harus memberikan sarana
dan prasarana yang dibutuhkan masyarakatnya untuk mendapatkan hasil yang
optimal.
D.Kesimpulan dan Saran
Kabupaten Purworejo mempunyai potensi keanekaragaman
sumber daya alam , laut dan sumber daya manusia yang sangat mendukung untuk
pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo perlu
dilakukan sebagai penunjang peningkatan sektor pendapatan masyarakat desa dan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan desa wisata dilaksanakan
berdasarkan potensi daerah yang menonjol. Terdapat sembilan desa yang akan
dikembangkan mejadi desa wisata, tiga diantaranya telah ditindaklanjuti untuk
megikuti pembinaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat dalam
pengembangan ke arah desa wisata yaitu seperti belum terciptanya kelompok sadar
wisata sehingga keberadaan lingkungan masih perlu ditingkatan untuk memenuhi
Sapta Pesona, masih terbatasnya SDM yang yang memahami kepariwisataan,
terbatasnya sarana pendukung kepariwisataan desa, terbatasnya kreatifitas
mendayagunakan potensi lokal, kurangnya modal sehingga pengembangan desa wisata
kurang berjalan optimal.
Saran saya untuk masyarakat yang telah bertekad menjadi
desa wisata harus terus mencari ide-ide atau inovasi-inovasi baru, lakukan
mobilisasi penataan wilayah desa agar terjadi sinkronisasi tata ruang dan
lokasi yang tidak merusak lingkungan , terus melakukan penggalian potensi dan
daya tarik wisata secara detail , dan lakukan promosi koordinasikan dengan
Dinas Pariwisata dan instansi terkait. Untuk pemerintah harus cepat dan tanggap
untuk mensosialisasikan program pengembangan desa wisata agar tidak hanya masyarakat
lokal dan sekitar saja yang tahu, penfasilitasan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan juga harus diperhatikan untuk menambah daya tarik wisatawan.
DAFTAR PUSTAKA
Sjahfrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Rajawali Pers, Jakarta , 2014.
Ernan
Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, Crestpent Press dan Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
H.Sumitro
Maskun, Pembangunan Masyarakat Desa,
Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1995.
Faisal
Kasryno dan Joseph F. Stepanek, Dinamika
Pembangunan Pedesaan, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta,
1985.
Agus
Dwiyanto, Faturochman, Marcelinus Molo, dan Irwan Abdullah, Penduduk dan Pembangunan, Aditya Media,
1996.
http://www.faqih.me/hasil-penghitungan-kpu-pilkada-purworejo/
[1]
https://purworejoberirama.wordpress.com/tag/politik/
[2]
http://www.faqih.me/hasil-penghitungan-kpu-pilkada-purworejo/
[4] Sjahfrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era
Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.
[5] Ernan Rustiadi, Sunsun
Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, Perencanaan
Dan Pengembangan Wilayah, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 119
[6] Sjahfrizal, op.cit. hlm.
79
Tidak ada komentar:
Posting Komentar